Indonesia adalah negara miskin namun sebagai produsen minyak dunia. Produksi minyak Indonesia, sebagaimana dapat disimak dalam berbagai edisi Nota Keuangan, rata-rata mencapai di atas satu juta barel per hari. Tahun 2003 dan 2004, produksi minyak Indonesia mencapai 1,09 juta barrel dan 1,15 juta barel per hari. Sedangkan untuk tahun 2005, produksi minyak Indonesia diproyeksikan mencapai 1,12 juta barel per hari.
Sebagian produksi minyak Indonesia, dengan pertimbangan bahwa kualitas dan harganya jauh lebih tinggi, diekspor ke negara lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, Indonesia mengimpor minyak dengan kualitas dan harga yang lebih rendah dari negara lain. Hasil ekpor minyak dan gas Indonesia untuk tahun 2003 dan 2004 mencapai US$15,2 miliar dan US$19,6 miliar. Sedangkan impor minyak dan gas Indonesia untuk kedua tahun yang sama masing-masing mencapai US$7,8 miliar dan US$11,5 miliar. Untuk tahun 2005, ekspor dan impor minyak dan gas Indonesia diproyeksikan mencapai US$19,7 miliar dan US$11,3 miliar.
Menyimak angka-angka tersebut dapat disaksikan betapa hasil ekspor minyak dan gas Indonesia sejauh ini masih tetap mengalami surplus. Sebab itu, sebagai negara miskin produsen minyak, sebenarnya sangat wajar bila harga BBM di Indonesia lebih murah daripada harga BBM di pasar internasional. Harga BBM yang lebih mahal, yang terus menerus di sesuaikan dengan harga BBM di pasar internasional, tidak hanya akan memberatkan beban hidup rakyat, tetapi juga akan menghambat mobilitas, dan dengan demikian akan membatasi peluang rakyat untuk keluar dari perangkap kemiskinan.
Undang-undang RI tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor. 22 Tahun 2001, Pasal 22 Ayat (1) menyatakan :

“ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersedianya pasokan Minyak dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pengertian penyerahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila suatu Wilayah Kerja menghasilkan Minyak dan Gas Bumi maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Gas Bumi. “

Apabila dilihat dari undang-undang tersebut diatas, sangat ironis memang. Indonesia yang saat ini merupakan salah satu produsen terbesar Minyak dan Gas dunia mengalami krisis energi. Dari produksi minyak dan gas, rakyat hanya dapat menikmati 25% dari jumlah produksi. Pertanyaannya, Apakah Pemerintah memang tidak memiliki keberanian untuk melindungi hak rakyatnya dari tekanan dunia internasional atau memang beberapa oknum pemerintah mengeruk keuntungan dari transaksi-transaksi haram dengan cara menggadaikan aset negara?
Saat ini, di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas, seperti Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco Arco, Total Fina Elf, dan Shell, dan semuanya sangat mendominasi pasar tambang dan minyak di Indonesia. Padahal, sesuai dengan UU Pertambangan Minyak dan Gas No. 44 Prp/ 1960 dan UU Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. 8/1971, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut hanya diperkenankan berperan sebagai kontraktor dalam proses eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.
Untuk menutupi kebusukan tersebut, pemerintah memberikan solusi yang sangat tidak masuk akal dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 35 Triliyun dengan bantuan perorang sebesar Rp.100.000/bulan, dengan asumsi masyarakat menengah kebawah diuntungkan, dari beban pengeluaran masyarakat Rp.30.000/bulan untuk membeli minyak tanah. Sehingga selisihnya Rp.70.000/bulan untuk menutupi kebutuhan lainnya. (Sumber: Tempo;Yusuf Kalla, 6 Mei 2008)
Asumsi seperti tersebut jelas menyesatkan masyarakat, dengan kenaikan BBM 30% diperkirakan mengakibatkan produktivitas menurun 32%, sehingga beban produksi semua produk naik 35%.

Apa langkah yang harus dilakukan ?

Perlu dibangun kesadaran kolektif dari segenap rakyat, bahwa kita tidak boleh begitu saja menerima kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kesadaran ini juga tiada artinya tanpa gerakan kongkret. Diantaranya perlu kajian mendalam tentang produksi Migas Indonesia, perlu transparansi dan kontrol aset negara. Salah satunya ialah inventarisasi dan nasionalisasi aset negara. Sehingga dapat menjadi keuntungan yang surplus. Mendesak pemerintah agar segera mengakhiri pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal, memerangi korupsi dengan memperkarakan koruptor-koruptor kelas kakap, menghentikan pemberian subsidi terselubung terhadap sektor perbankan, dan berjuang keras menuntut dilakukannya penghapusan sebagian utang lama Indonesia serta segera menghentikan pembuatan utang-utang baru.
Menyimak hal tersebut, saya kira masyarakat memang wajib menolak kenaikkan harga BBM, sebab angka-angka mengenai penghasilan negara dari migas dan volume subsidi BBM cenderung tidak transparan. Sejalan dengan itu, seiring dengan meningkatnya peringkat Indonesia sebagai negara juara korupsi, volume kebocoran APBN patut dicuriga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, daripada menambah beban hidup rakyat dengan menaikkan harga BBM, jauh lebih masuk akal jika pemerintah menampakkan kesungguhannya dalam memerangi korupsi dan kebocoran APBN.

Alasan Pertama: Liberalisasi Ekonomi

Kebijakan peniadaan subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia. Secara khusus, kebijakan peniadaan subsidi BBM berkaitan dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Konsensus Washington sebagaimana diperintahkan oleh IMF. Sebagai unsur dari agenda Konsensus Washington, tujuan utama kebijakan peniadaan subsidi BBM pada dasarnya adalah untuk memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.
Pada tahap selanjutnya, sejalan dengan dilakukannya unbundling PT Pertamina, sebagaimana terungkap dalam Undang Undang (UU) Minyak dan Gas No. 22/2001, kebijakan tersebut diharapkan dapat merupakan insentif bagi para investor pertambangan untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
Dengan demikian, sejalan UU No. 22/2001, yang meniadakan perbedaan antara perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dengan PT Pertamina, penjualan BBM dengan harga bersubsidi jelas sangat bertentangan dengan kepentingan bisnis mereka. Terutama jika dilihat dari sudut hasrat mereka untuk menjadi pengecer BBM di Indonesia, penjualan BBM dengan harga bersubsidi tentu sangat bertentangan dengan rencana besar liberalisasi sektor pertambangan dan gas yang telah mereka perjuangkan sejak lama.
Menyimak agenda tersembunyi di balik kebijakan peniadaan subsidi BBM yang sedang dilakukan pemerintah, lebih-lebih menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki dilakukannya amandemen terhadap UU No. 22/2001, maka masyarakat sesungguhnya justru memiliki kewajiban untuk menolak peniadaan subsidi dan kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut pada dasarnya hanyalah unsur dari proses sistematis untuk meminggirkan rakyat dan merupakan jalan lurus menuju neokolonialisme.
Alasan Kedua: Struktur Ekonomi
Melencengnya sebagian besar manfaat subsidi BBM terhadap anggota masyarakat golongan mampu dan orang kaya sama sekali bukan kesalahan subsidi BBM, melainkan lebih erat kaitannya dengan corak struktur perekonomian Indonesia yang memang terlanjur sudah sangat timpang.
Sebagaimana diketahui, sesuai dengan batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari US$2 atau sekitar Rp19.000 per hari, saat ini masih berjumlah sekitar 60 persen dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya, deposito dengan volume terkecil Rp 5 miliar, yang secara keseluruhan meliputi 95 persen dari jumlah seluruh deposito yang terhimpun pada berbagai bank di Indonesia, diperkirakan hanya dimiliki oleh 14.000 orang terkaya di negeri ini.
Sebab itu, bila dikaji lebih jauh, jangankan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan bahkan keberadaan pemerintah itu sendiri, pada dasarnya cenderung lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu dan orang kaya daripada oleh anggota masyarakat golongan bawah dan orang miskin.
Pertanyaannya, apakah untuk mengakhiri berlanjutnya keberadaan pemerintah yang cenderung “tidak tepat sasaran” itu kita juga perlu berpikir untuk membubarkan pemerintah? Jawabannya tentu saja tidak. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuik mencegah berlanjutnya pemberian subsidi BBM, pendidikan, kesehatan, dan keberadaan pemerintah yang cenderung tidak tepat sasaran tersebut bukanlah meniadakan pemberian subsidi. Melainkan melakukan koreksi sistematis terhadap struktur perekonomian Indonesia yang timpang.
Caranya adalah dengan memerangi korupsi, menghentikan pemberian subsidi terselubung terhadap sektor perbankan, mengalokasikan anggaran negara yang lebih besar bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan alokasi anggaran untuk membiaya pendidikan dan kesehatan, dan dengan meningkatkan tarif pajak kendaraan bagi para pemilik kendaraan pribadi.
Pendek kata, masyarakat perlu menolak pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM, sebab alasan pemerintah bahwa pemberian subsidi BBM cenderung tidak tepat sasaran sama sekali tidak memiliki landasan argumentasi yang kuat dan cenderung bersifat manipulatif.
Alasan Ketiga: Beban Utang
Jika dilihat dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membengkaknya defisit dan sangat beratnya beban anggaran negara, pada dasarnya tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan membengkaknya subsidi BBM.
Pembengkakan defisit dan sangat beratnya beban APBN terutama dipicu oleh sangat besarnya pengeluaran negara untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, pembayaran angsuran pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam anggaran negara rata-rata mencapai Rp140 – Rp 150 triliun setiap tahun.
Sebagaimana tampak dalam APBN 2004, angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri menelan sekitar Rp 30 triliun dan Rp 44 triliun. Sedangkan angsuran pokok dan bunga utang luar negeri menelan sekitar Rp 46 triliun dan Rp 25 triliun per tahun. Jumlah itu, bandingkan dengan volume subsidi BBM yang dalam APBN 2004 hanya dianggarkan sebesar Rp 14,5 triliun atau setara dengan sepersepuluh anggaran pembayaran angsuran pokok dan bunga utang, meliputi sekitar sepertiga APBN.
Perlu ditambahkan, pembayaran angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri pada dasarnya adalah subsidi terselubung yang dikeluarkan pemerintah untuk para pemilik deposito dengan volume terkecil Rp 5 miliar, yang hanya dimiliki oleh sekitar 14.000 orang, sebagaimana saya kemukakan tadi.
Selain itu, sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintah, volume subsidi BBM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tiga tahun terakhir, justru terus menerus mengalami penurunan. Tahun 2001 volume subsidi BBM masih meliputi 4,7 persen PDB. Tahun 2002 dan 2003 turun menjadi hanya 1,9 dan 0,7 PDB. Sedang tahun 2004 lalu, volume subsidi BBM kembali hanya dianggarkan sebesar 0,7 persen PDB.
Artinya, masyarakat memang perlu menolak kenaikan harga BBM, sebab secara de facto, relatif terhadap PDB, selama beberapa tahun belakangan ini, subsidi BBM telah terus menerus mengalami penurunan. Sebab itu, subsidi BBM sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam membengkaknya defisit APBN. Beban berat anggaran negara terutama disebabkan oleh sangat besarnya subsidi terselubung yang diberikan pemerintah terhadap sektor perbankan dan sangat besarnya beban angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri setiap tahunnya.
Alasan Keempat: Rejeki Nomplok
Kenaikan harga minyak di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM. Sebagai negara produsen dan pengekspor migas, Indonesia sesungguhnya juga memperoleh manfaat dari kenaikkan harga minyak tersebut. Sebagaimana telah saya singgung pada bagian awal tulisan ini, proyeksi hasil ekspor migas Indonesia untuk tahun 2005 mencapai US$19,7 miliar. Sedangkan proyeksi biaya impor migas Indonesia hanya mencapai US$11,3 triliun.
Jika dilihat dari sudut APBN, sejalan dengan meningkatnya harga minyak di pasar internasional, penerimaan negara dari sektor migas yang meliputi PPh Migas dan Penerimaan Bukan Pajak Migas, seharusnya juga mengalami peningkatan secara signifikan. Anehnya, sebagaimana tampak dalam APBN 2005, volume PPh Migas terhadap PDB justru diproyeksikan turun dari satu persen menjadi 0,5 persen PDB. Sedangkan Penerimaan Bukan Pajak Migas turun dari 3,8 persen menjadi hanya 1,8 persen PDB.
Hal itu terutama disebabkan oleh sangat rendahnya asumsi harga minyak dalam APBN 2005. Sebagaimana diketahui, ketika harga minyak di pasar internasional melonjak melampaui US$50 per barrel, APBN 2005 hanya mengasumsikan harga minyak sebesar US$24 per barrel. Dengan demikian, pemerintah sesungguhnya diam-diam menikmati rejeki nomplok (windfall profit) dari kenaikan harga minyak di pasar internasional itu.
Sayangnya, kita tidak pernah tahu berapa besarnya rejeki nomplok yang dinikmati pemerintah dan untuk apa saja uang itu digunakan? Padahal, sementara itu, kita terus menerus dikejutkan oleh semakin tingginya peringkat Indonesia sebagai negara juara korupsi di dunia. Sebagaimana diumumkan oleh Transparency International, peringkat Indonesia dalam jajaran negara juara korupsi terus meningkat dari urutan ketujuh pada 2002, menjadi urutan keenam pada 2003, dan menjadi urutan kelima pada 2004.
Alasan Kelima: Kemiskinan dan Pengangguran
Terakhir, pengurangan subsidi BBM sudah dapat dipastikan akan memicu terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat. Hal itu, suka atau tidak, di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih meliputi 60 persen penduduk, dan jumlah penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, pasti akan semakin memperberat beban hidup rakyat.
Sementara itu, sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat sangat kontraktif, dan susunan tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para ekonom neoliberal pemuja IMF, sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini memang memiliki tekad untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara sungguh-sungguh.
Alih-alih berusaha keras mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah justru tampak sangat getol membela kepentingan para kreditor dan investor asing di Indonesia. Tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club, misalnya, cenderung ditanggapi dengan dingin oleh pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Jusuf Anwar, tindakan tersebut dapat menghambat naiknya rating utang Indonesia dan menurunkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka di sini.
Intinya, sekaligus sebagai penutup tulisan ini, saya tidak hanya menyerukan kepada masyarakat untuk menolak kenaikkan harga BBM. Pada saat yang sama, saya juga mengajak masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera mengakhiri pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di sini, memerangi korupsi dengan memperkarakan koruptor-koruptor kelas kakap, menghentikan pemberian subsidi terselubung terhadap sektor perbankan, dan berjuang keras menuntut dilakukannya penghapusan sebagian utang lama Indonesia serta segera menghentikan pembuatan utang-utang baru.
Last but not least, menyusul terjadinya gempa dan gelombang tsunami yang menelan lebih dari 100 ribu korban jiwa pada 26 Desember lalu, saya kira masyarakat juga perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan keseriusannya dalam menanggulangi bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam dan sekitarnya itu. Wallahu a’lam bishawab.

Sebagaimana diketahui, sudah sejak lama perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas, seperti Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco Arco, Total Fina Elf, dan Shell, sangat berhasrat untuk memperluas wilayah kerja mereka di Indonesia.
Padahal, sesuai dengan UU Pertambangan Minyak dan Gas No. 44 Prp/ 1960 dan UU Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. 8/1971, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut hanya diperkenankan berperan sebagai kontraktor dalam proses eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.

Ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba merontokan tembok. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong diantara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika tembok mulai rontok dia menemukan seekor cicak terperangkap diantara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat.
Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut telah ada disitu 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun.
Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal.
Orang itu lalu berfikir, bagaimana cicak itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu! Bagaimana dia makan?
Orang itu lalu menghentikan pekerjaanya dan memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan. Kemudian, tidak tahu dari mana datangnya, seekor cicak lain muncul dengan makan dimulutnya… AHHH!
Orang itu merasa terharu melihat hal itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun.
Sungguh ini sebuah cinta, cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor cicak itu. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan.

JANGAN PERNAH MENGABAIKAN ORANG YANG KITA KASIHI!

Roman Tetralogi Pulau Buru mengambil latar kebangunan dan cikal bakal nasion bernama Indonesia di awal abad ke-20. Dengan membacanya, waktu kita dibalikan sedemikian rupa dan hidup di era membibitnya pegerakan nasional mula-mula.

Kehadiran roman sejarah ini bukan saja di maksudkan untuk mengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik persalinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengisi isu kesustraan yang sangat minim manggarap periode pelik ini, karena inti hadirnya roman ini memberi bacaan alternatif kepada kita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda.

Tetralogi ini di bagi dalam empat buku. Pembagian ini bisa juga kita artikan sebagai pembelahan pergerakan yang hadir dalam beberapa periode. Dan roman ke tiga ini, “ Jejak Langkah ” adalah fase pengorganiasaian perlawanan tahun 1900-an.

Mingke ( Tirto Adisuryo ) memobilisasi segala daya untuk melawan bercoklonya kekuasaan hindia yang sudah berabad-abad umurnya. Namun Mingke tak pilih perlawanan bersenjata. Ia memilih jalan jurnalistik dengan membuat sebanyak-banyaknya bacaan pribumi.

Dalam perlawananya, tentu Minke dibantu banyak orang yang begitu berempati pada kerja keras Minke dan pada masa depan bangsa ini. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, yaitu bekas mertua Minke ( Ibu Annelis/bekas Istri Minke yang meninggal dunia ) yang masih selalu mendidik dan membantu Minke baik dari sisi Ekonomi maupun idea.

Sampai pada akhirnya, Minke disekolahkan ke-Stovia ( Sekolah kedokteran zaman Hindia-Belanda di Batavia ). Sejak saat itulah ide tentang kerakyatan dan nasional, Minke dapat dari orang-orang disekitarnya. Seperti Ang San Mei, aktivis China (Komunis) yang terdampar di Indonesia, yang kemudian menjadi Istrinya pula.

Berbagai idea terakumulasi, bagai gelindingan bola salju. Sampai pada akhirnya Minke menggalang kekuatan baik materi maupun jaringan, dengan merekruit beberapa tokoh/priyayi betawi. Dalam prosesnya Minke berupaya mencerdaskan masyarakatnya, dengan membentuk surat kabar pertama masyarakat pribumi, tanpa mengenal kelas pribumi mereka dapat mengadukan segala keluh kesahnya, bahkan sampai pada tahap advokasi. Yaitu terkenal dengan Medan Prijaji, dengan Koran ini Minke berseru-seru kerakyat pribumi tiga hal: meningkatkan boikot, berorganisasi dan menghapuskan kebudayaan feodalistik sekaligus lewat jalan jurnalistik , Minke berseru-seru: “ Didiklah Rakyat Dengan Organisasi Dan Didiklah Penguasaan Dengan Perlawanaan.”

Usaha-usaha ini bukan tanpa rintangan, sering kali Pemerintah Hindia-Belanda yang di Gubernuri oleh Jend. Van Heuzt melakukan tindak kekerasan. Tetapi hal tersebut bahkan menjadi motivasi tinggi bagi Minke. Gerakan masyarakat pertama dan terbesar di Asia, pada saat itu Syarikat Dagang Islam menjadi senjata ampuh, dalam melawan gerakan Kapitalis, yang lebih dikuasai para pendatang ( Belanda, China dan Arab ). Sedangkan rakyat yang sedarah dan sedaging dengan bumi pertiwi ini, tergerus oleh bangsa lain yang hanya berupaya mengekploitasi bangsa Indonesia.

Gerakan ini tidak berhenti, pemuda pribumi yang dipelopori Oetomo yang tidak lain adik kelas Minke di Stovia, semakin mengibarkan bendera perlawanan pada Pemerintah Hindia-Belanda. Pada gerakan ini, muncul kader-kader muda baru yang sadar akan kecintaannya pada bangsa pribumi, bangsanya sendiri.

Meski pada akhir buku ini, Minke ditangkap dan dibuang kepengasingan di Sulawesi. Tetapi perlu diingat, dialah Sang Pemula. Berkat kesadaran dan keberaiannya munculah akumulasi kesadaran rakyat. Sehingga Indonesia ada, dan muncul generasi baru yang menjadi tombak ujung pejuangan kemerdekaan Indonesia.

Kritik dan Saran :
Novel ini, adalah sejarah yang dikemas oleh kesusastraan/fiksi. Secara umum, novel sejarah ini, sangan ringan dibaca, sehingga si pembaca tenggelam dan hanyut pada isi bacaan. Namun dari sisi yang lain, banyak moment dan tokoh yang terlalu bias/samar konfliknya. Sehingga sering kali kita sulit mencocokan isi cerita dengan kejadian sebenarnya. Padahal, banyak moment yang bersamaan terjadi dengan konflik utama cerita ini, tetapi kurang diungkap kejadiannya. Seperti gerakan Boedi Oetomo, yang sampai saat ini selalu menjadi moment bersejarah, tonggak pergerakan generasi muda pertama di Indonesia.

Potret pendidikan Indonesia yang semakin lama semakin tidak jelas, selalu menjadi bahan pemikiran semua kalangan. Baik Pemerintah, Swasta maupun para teknokrat, yang sedikit banyak andil dalam pembenahan infra dan supra struktur pendidikan bangsa kita. Hal ini ditunjukkan oleh kualitas pendidikan yang setiap tahun mengalami penurunan. Ditambah lagi dengan kuantitas yang ikut menurun. Belum lagi alokasi anggaran dari pemerintah yang tidak pernah menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Tentunya begitu banyak hal yang menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Selain kurangnya perhatian pemerintah, fasilitas yang tidak memadai, juga minimnya tingkat keseriusan dari stake holder pendidikan itu sendiri. Seperti para Guru, Orang Tua dan siswa itu sendiri. Artinya perlu komunikasi yang baik antara semua elemen. Tidak hanya diprioritaskan oleh pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh kesadaran kolektif elemen pembangunnya.
Pendidikan dini didalam keluarga tentunya harus dapat menjadi pondasi yang kokoh, dalam rangka pembentukan karakter dan psikologis seorang individu. Pondasi ini yang nantinya akan membatasi system nilai dan norma ketika individu menjadi seorang makhluk social.
Sekolah adalah keluarga ke-dua, sehingga system pendidikan terbaik dan ideal tentunya harus diterapkan. Khususnya pada pendidikan dasar 9 tahun. Dalam lingkungan sekolah, seorang Guru seharusnya dapat menjadi orang tua kedua. Hakikatnya bukan pengajar tetapi pendidik. Sehingga Guru dituntut menjadi figure yang membumi. Bukan hanya menyampaikan pelajaran yang dikurikulumkan. Yang lebih penting lagi ialah menyampaikan system nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Agar para siswa/i dapat menumbuhkan human right, moralitas yang manusiawi. Agar sebagai seorang individu dia dapat menilai hal terbaik untuk dirinya.

Rendahnya Minat Baca dan Menulis
Budaya baca dan menulis masyarakat Indonesia yang rendah merupakan salah satu factor yang menyebabkan pendidikan Indonesia dari tahun ke-tahun tidak pernah mengalami perbaikan.
Bayangkan, ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin menggila ini, kita hanya berlaku sebagai korban, menjadi penikmat saja kita tidak mampu, apalagi menjadi pembaharu atau producen kemajuan. Kita bagai sebuah boneka yang dijejali apapun diam saja dan menerima ibarat taklid buta, tanpa reserve.
Hal ini ditunjukan oleh minimnya produktivitas bangsa kita, akan membaca dan karya tulis. Dimasa penjajahan Belanda, siswa setingkat SMA saja wajib membuat 106 karya tulis dan membaca 25 buku sastra yang terdiri dari empat bahasa yaitu bahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Prancis. Sekarang ini anak SMA hanya dapat menulis rata-rata satu karya tulis dalam satu tahun.
Anjloknya budaya baca dan tulis ini mulai terjadi ketika Pemerintah cenderung memprioritaskan Pembangunan Fisik, tanpa diikuti pembangunan moral masyarakat. Sehingga daya pandang dan pola fikir masyarakat cenderung simbolik dan materialistis. Padahal dengan membaca dan menulis tidak hanya menambah pengetahuan, namun juga menumbuhkan rasa kemanusiaan dan logika berfikir.

Perlu Terobosan
Sesungguhnya banyak cara apabila pemerintah memilki niat baik untuk mencerdaskan masyarakat. Pertama ialah meningkatkan minat baca. Hal ini saya kira penting, karena bagaimana pun Pemerintah berkepentingan pada masyarakat yang cerdas. Bagaimana mungkin misalnya, Pemerintah Daerah akan dapat membuat kebijakan yang didukung masyarakat, apabila masyarakatnya tidak cerdas. Masyarakat yang belum cerdas tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi dari kualitas dan kuantitas bacanya. Sebab, banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak cerdas, karena malas baca. Sehingga yang timbul ialah kekerasan disekolah atau kampus, atau perkelahian antar pelajar atau mahasiswa. Karena, pada saat ini masyarakat Indonesia masih memandang pendidikan dari sisi kuantitas, yang penting sekolah “agar tidak ketinggalan zaman/gengsi”, akan tetapi ghiroh pendidikan yang mulia sebagai bekal hidup dunia dan akhirat tidak menjadi orientasi.
Kedua, perbaikan Sistem Pendidikan. Baik itu Lembaga Pendidikan, fasilitas pendidikan, Infra Struktur, bahkan sampai kepada tahap Kebijakan. Lembaga Pendidikan bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan saat ini. Dengan tingginya jumlah penggangguran, sudah dapat menyimpulkan betapa hancurnya system pendidikan bangsa kita. Sebagian besar lembaga pendidikan hanya berfikir komersil, yang penting sebanyak mungkin siswa yang dapat mereka rekrut, sampai-sampai jumlah siswa melebihi kuota fasilitas. Seolah-olah lembaga pendidikan lepas tangan ketika siswa-nya telah lulus. Atau mungkin tidak terfikirkan bagaimana solusi terbaik agar setelah siswa lulus menjadi lebih berguna, baik itu mendapat pekerjaan ataupun meneruskan keilmuannya.
Sistem ini mau tidak mau terkait dengan system sosialnya. Artinya pemerintah harus dapat mengendalikan regulasi generasi. Dengan menciptakan ruang public, saya kira dapat mengatasi jumlah pengangguran. Karena dengan kondisi ekonomi yang fruktuatif saat ini sangat sulit menghilangkan pengangguran. Meski bentuknya tidak lapangan pekerjaan, minimal ada ruang untuk mencurahkan kreativitas. Dengan begitu diharapkan tercipta masyarakat yang produktif, bahkan tidak bergantung pada pemerintah.

Bandung, 9 Desember 2007

Selasa, 26 Desember 2006

Hari ini aku mulai menulis lagi. hari yang cukup membosankan dari hari-hari yang biasa aku lalui. terlebih hari kemarin,
kerjaku hanya rebahan sambil menonton tv. sesekali diselangi sarapan dan sholah bila ingat.
hari ini hujan masih terus turun, sama seperti hari kemarin. Kebetulan hari kemarin Natal,dikosan sepi, hanya ada adit,diki,eris dan aku. Hari ini
tambah satu si usep,bawa pespa biru datang dari Tasik.
kami sedikit berbincang, tentang film harry potter yang kami tonton. Lumayan menghilangkan jenuh dan memancing imajinasi kami.
Juga tentang hujan yang terus turun. Aku bilang entah disengaja / tidak. Setiap natal selalu hujan.
Hari ini, aku pergi ke-AMS. Mang San2 sms buat perbaiki surat bodong kegiatan tahun baru yang salah, yang aku bikin kamis lalu.
Sms ku gak dibalas, aku bingung. jadi aku putuskan pergi ke-AMS. Selagi perjalanan ingat ATm yang belum ku ambil.
Turun dari angkot langsung ke bank,antrian penuh,kebetulan juga customer service sedang istirahat.
Aku jenuh menunggu, jadi aku putuskan melanjutkan jalan ke-AMS. Hujan rinti2 masih terus turus, kepalaku agak pusing.
Sampai, ada Mang du2n, Mang San2, dan indra sekjen organisasi kami. Juga orang sekretariatan Lu2k.
Orang yang cukup kritis, nyeleneh, tapi sayang dia tidak punya wewenang. Kita ngobrol2 banyak,
tentang kehidupan yang semakin susah. Hutang disana-sini, belum lagi beban sehari2 yang tidak boleh dianggap enteng.
Ditambah beban materi organisasi GADA-AMS yang kita duduki dan baru saja diresmikan 2 bulan lalu.
Surat2 bodong yang kami buat kemarin, mungkin untuk mengatasi sedikit kesulitan kami. sebetulnya, sangat ironis bila difikirkan.
Disatu sisi sebagai seorang aktivis ada beban idealisme yang perlu kita junjung sebagai landasan berfikir kita. Tapi juga tidak bisa dipungkiri
tentang beban kehidupan yang semakin sulit. Dengan alasan perjuangan terkadang kita menghalalkan berbagai cara untuk melanjutkan hidup.
Dari kegiatan2 sampai proposal2 bodong yang kita kirimkan kepejabat2. Kadang juga skandal seperti ini dijustifikasi sebagai harat ghonimah
atau harta rampasan perang. dengan dalih kita mencuri dari seorang Gembong Perampok. Mereka menyebutnya Robin Hood seperti difilm kolosal.
Pembicaraan2 tersebut hanyalah keluhan2 klasik bagiku. aku juga terkadang muak!
akhirnya pukul 5 lebih aku pulang, meski nasi udukku masih menghutang dan belum sempat terbayar, karena uangku tinggal Rp.1800.
Pulsa Hp sudah terisi oleh teman baiku si Hasan, dia telpon untuk bantu dia bertemu dengan Da2 Rosada Walikota Bandung. Untuk sambutan kegiatan
Lingkungan Hidup Dia Januari mendatang. Sampai dikosan istirahat, sambil nonton film Harry Potter 3 dari si Diki. Aku telp Uji, aku lumayan
kangen, meski minggu kemarin dia baru berkunjung dari sini. Aku marah2 karena acara malam tahun Baru depan dia gak bisa datang, karena jadwal
job band dia diPuncak. AKu berusaha merenggangi konflik ini dengan aku ikut pada acaranya. Ternya itu aca privet Party, aku tidak bisa masuk.
Aku jadi semakin marah, tapi selanjutnya dia juga baik2in aku supaya tidak semakin marah lagi.
AKu sms Dada Rosada untuk bertemu hari Jum'at ini. Dia belum balas aku kecut juga, sedikit dongkol. Bagitulah salah satu figur Pejabat masa kini.
Kadang mereka sok angkuh, sok sibuk, meski belum tentu kesibukan mereka demi Rakyat yang mereka janjikan pada saat mereka kampanye.
Sulit membedakan mana kepentingan kolektif dan mana kepentingan suci untuk rakyat. Kebenaran umum kini bukan lagi kebenmaran hakiki
yang muncul dari hati kecil. Tapi kebenaran yang digandrungi kebutuhan sesaat, demi kolektif2 atau sekelompok orang yang berada didekat sistem.